Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Dari penurunan daya beli menuju demokrasi semi-likuid

victorc's picture

Pendahuluan
Dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Terutama pembangunan infrastruktur di berbagai daerah hingga daerah perbatasan kawasan. Hasil konkret dari pembangunan infrastruktur secara masif itu antara lain adalah kian meratanya distribusi bahan bakar. Bahkan setelah puluhan tahun pembangunan, baru kali ini penduduk Papua bisa merasakan harga bensin yang sama dengan saudara-saudaranya di Pulau Jawa.
Namun, sejak pertengahan tahun ini ada suatu gejala yang cukup mengganggu, yakni munculnya sinyalemen penurunan daya beli.
Ada beberapa argumen yang telah diajukan, berikut beberapa di antaranya:

1. Argumentasi pergeseran
a. Pergeseran ke arah transaksi daring
Dalam beberapa kesempatan, bapak Presiden mengemukakan pandangan bahwa terjadi pergeseran perilaku konsumen, yang biasa menggunakan transaksi offline menjadi daring. Para menteri, termasuk kepala BKPM (Thomas Lembong), tampaknya juga berpandangan demikian. Dalam membangun argumentasi tersebut biasanya diajukan fakta bahwa jasa pengiriman paket mengalami peningkatan (130%), dan juga bahwa pajak penjualan (PPN) meningkat secara cukup signifikan (12,1%). Benarkah kedua hal ini merupakan indikator yang penad (relevan) akan meningkatnya daya beli masyarakat?

b. Pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengalaman
Argumen lain yang diajukan oleh beberapa pengamat, adalah bahwa pergeseran yang terjadi terutama bukan karrna pergeseran ke arah transaksi daring, namun karena menurunnya proporsi belanja rumah tangga dari kebutuhan primer (sembako), menjadi ke arah belanja yang bersifat pengalaman (experience economy).
Bahkan kemarin pagi (1/12/2017) saya mendengar ulasan di radio FM SS (100.00 MHz) oleh Bp. Kresnayana Yahya, yang menegaskan bahwa proporsi belanja food oleh penduduk Surabaya hanya 22-25% dari belanja rumah tangga total. Sementara itu, memang di kota pinggiran seperti Blitar misalnya, proporsi belanja food masih sekitar 45% dari belanja rumah tangga total. Beliau menegaskan bahwa rumahtangga di perkotaan misalnya Surabaya menganggap pergi liburan akhir pekan ke kota di sekitarnya merupakan kebutuhan penting (seperti libur panjang kali ini), bahkan mungkin telah sebagian menggeser belanja kebutuhan primer.
Pergeseran ini juga dipicu antara lain oleh relatif murahnya tiket pesawat terbang ke berbagai kota, dan juga layanan penjualan tiket daring seperti www.traveloka.com, www.blibli.com, dan www.tiket.com.
Pak Kresnayana juga menegaskan bahwa metode survei yang digunakan oleh lembaga survei hanya mengamati permintaan barang-barang pokok atau sembako (yang bersifat tangible), dan metode ini tidak berubah dari tahun 70an hingga kini. Padahal pola perilaku konsumen lebih bergeser ke arah belanja jasa yang bersifat intangible.
Ringkasnya, masyarakat perkotaan khususnya kaum milenial tidak lagi menempatkan kemewahan sebagai kebutuhan yang mendesak, seperti generasi sebelumnya. Jadi mereka masih ke mal, tapi mungkin hanya untuk "hang out," bukan untuk belanja barang-barang mewah. (Meski juga masih ada yang suka barang mewah.) Namun mereka lebih suka menabung untuk pergI berlibur ke luar kota sebulan atau dua bulan sekali.
Ditambah lagi destinasi wisata favorit seperti misalnya Lajuan Bajo atau Raja Ampat menjadi kian terjangkau, sehingga kaum muda milenial itu lebih suka pergi ke sana. Alasannya bisa jadi bukan karena mereka suka turisme bernuansa ekologis. Namun mungkin hanya karena mau mendapatkan foto langka di lokasi eksotis untuk dipamerkan di IG atau Facebook. Artinya kaum muda milenial mencari pengakuan bukan dari memiliki barang mewah seperti Versace, Louis Vuitton dll, seperti generasi X dan Y, namun dari jumlah like atau follower di IG dan Fb.

2. Pergeseran perilaku konsumen akibat pencabutan subsidi PLN
Namun, di luar argumentasi pergeseran perilaku ke arah daring atau ekonomi pengalaman tersebut, ada sat