Sipil yang Militeristik

Suatu kali saya ditugasi peliputan ke Polda DIY. Saya harus menemui seorang tersangka pembunuhan. Saya berangkat dengan perasaan deg-degan. Pengamanan di sana pati ketat sekali.  Pasti saya akan menemui kesulitan menemui tahanan. Saya pernah dengar cerita kalau keluarga tahanan harus menyuap petugas supaya bisa ketemu anggota keluarganya yang ditahan. Mungkin Anda pernah mendengar cerita seperti ini: Pada zaman Orde Baru, ada sebuah kompleks militer pasukan khusus yang melarang mobil-mobil saling menyalip ketika melintasi kompleks itu.  Jika ada yang nekad, maka mobil itu akan dihentikan dan pengendaranya akan dihukum oleh tentara yang berjaga.  Teman saya pernah dihukum mandi di sebuah bak yang airnya sudah berwarnah hijau. Dia diberi sebatang sabun mandi yang masih baru.  Dia harus menggosokkan sabun itu ke badannya hingga habis.  Sesudah itu, baru boleh pergi.

Di benak saya, kompleks kepolisian ini masih seperti kompleks militer yang dijaga amat ketat.  Masuk gedung utama saya langsung menemui petugas jaga. "Pak saya ingin menemui tahanan bernama X" kata saya dengan berdebar-debar.  "Silakan ke gedung sayap Timur, lantai 3" jawab petugas. 'Lho cuma begitu doang?' tanya saya heran dalam hati. 'Kok nggak ditanya identitasnya?'

Saya mengikuti petunjuk itu. Sesampai di depan pintu sel, saya kembali mengutarakan maksud saya. Saya diminta meninggalkan identitas.  Setelah itu, ada petugas lain yang menjemput tahanan. Saya bisa melakukan wawancara dengan bebas di sebuah ruang berukuran 4x6 meter sambil lesehan.

Pengalaman ini jelas jauh dari kesan angker yang saya bayangkan sebelumnya. Mungkinkah polisi  mempermudah prosedur karena saya wartawan? Ah tidak juga.  Karena ketika menemui polisi, saya tidak ngomong kalau saya wartawan.

Dugaan saya, paradigma kepolisian mungkin sudah berubah. Mereka memposisikan diri sebagai aparat sipil, yang bertugas "melindungi dan melayani" masyarakat.  Itu sebabnya mungkin di pos polisi sekarang ini ada tulisan: "Kami siap melayani Anda."  Sayangnya, di pos-pos satpam di lembaga sipil justru masih dipasang tulisan yang militeristik: "TAMU HARAP LAPOR!"

Saya prihatin melihat lembaga-lembaga sipil yang justru mengarah militeristik.  Lihat saja satpam-satpam di mal (di EX Plasa Indonesia dan plasa Ambarukmo, contohnya). Mereka didandani alam polisi militer. Pakai topi baja bertuliskan PKD, entah singkatan dari apa.  Kata teman saya, itu singkatan dari “Petugas Keamanan Dalam”. Mereka bersepatu bot hitam bergaris putih vertikal.

Lihat juga seragam satgas-satgas partai yang bermotif doreng dengan atribut yang sedapat mungkin mirip tentara. Perilaku mereka kadang berlebihan [Kepala saya pernah dipukul gara-gara kurang minggir ketika mereka berkonvoi. Untung saya pakai helm]. Ashadi Siregar pernah berkelakar,"Kalau banser NU ingin mempelopori demokratisasi, tinggalkan atribut militer pada seragamnya.  Pakai saja sarung sebagai seragamnya."

Dalam ilmu manajemen modern dikatakan bahwa stake-holder sebuah lembaga tidak hanya pemilik/pemegang saham, tapi juga kastemer, konsumen, nasabah, dan masyarakat sekitar. Terhadap para stake-holder ini, para karyawan--termasuk satpam di dalamnya--wajib memberikan respek. Sama seperti ketika mereka mereka tunduk takzim pada big-bos.  Sikap terhadap stake-holder akan mempengaruhi kelangsungan sebuah lembaga.

Sayangnya, masih banyak karyawan-karyawan yang di front-liner kurang menyadari hal ini.  Saya beberapa mendapati petugas-petugas yang melayani konsumen dengan sikap ogah-ogahan, merengut atau kurang antusias. Jika mengalami hal ini,maka biasanya saya kapok untuk berhubungan dengan perusahaan atau lembaga itu lagi.

Bayangkan jika ini terjadi pada gereja! Gara-gara sikap satpam, koster atau pengerjanya yang arogan, bisa jadi orang-orang menjadi alergi untuk beribadah di gereja itu.