Dari penurunan daya beli menuju demokrasi semi-likuid

Pendahuluan
Dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada banyak kemajuan yang telah dicapai. Terutama pembangunan infrastruktur di berbagai daerah hingga daerah perbatasan kawasan. Hasil konkret dari pembangunan infrastruktur secara masif itu antara lain adalah kian meratanya distribusi bahan bakar. Bahkan setelah puluhan tahun pembangunan, baru kali ini penduduk Papua bisa merasakan harga bensin yang sama dengan saudara-saudaranya di Pulau Jawa.
Namun, sejak pertengahan tahun ini ada suatu gejala yang cukup mengganggu, yakni munculnya sinyalemen penurunan daya beli.
Ada beberapa argumen yang telah diajukan, berikut beberapa di antaranya:

1. Argumentasi pergeseran
a. Pergeseran ke arah transaksi daring
Dalam beberapa kesempatan, bapak Presiden mengemukakan pandangan bahwa terjadi pergeseran perilaku konsumen, yang biasa menggunakan transaksi offline menjadi daring. Para menteri, termasuk kepala BKPM (Thomas Lembong), tampaknya juga berpandangan demikian. Dalam membangun argumentasi tersebut biasanya diajukan fakta bahwa jasa pengiriman paket mengalami peningkatan (130%), dan juga bahwa pajak penjualan (PPN) meningkat secara cukup signifikan (12,1%). Benarkah kedua hal ini merupakan indikator yang penad (relevan) akan meningkatnya daya beli masyarakat?

b. Pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengalaman
Argumen lain yang diajukan oleh beberapa pengamat, adalah bahwa pergeseran yang terjadi terutama bukan karrna pergeseran ke arah transaksi daring, namun karena menurunnya proporsi belanja rumah tangga dari kebutuhan primer (sembako), menjadi ke arah belanja yang bersifat pengalaman (experience economy).
Bahkan kemarin pagi (1/12/2017) saya mendengar ulasan di radio FM SS (100.00 MHz) oleh Bp. Kresnayana Yahya, yang menegaskan bahwa proporsi belanja food oleh penduduk Surabaya hanya 22-25% dari belanja rumah tangga total. Sementara itu, memang di kota pinggiran seperti Blitar misalnya, proporsi belanja food masih sekitar 45% dari belanja rumah tangga total. Beliau menegaskan bahwa rumahtangga di perkotaan misalnya Surabaya menganggap pergi liburan akhir pekan ke kota di sekitarnya merupakan kebutuhan penting (seperti libur panjang kali ini), bahkan mungkin telah sebagian menggeser belanja kebutuhan primer.
Pergeseran ini juga dipicu antara lain oleh relatif murahnya tiket pesawat terbang ke berbagai kota, dan juga layanan penjualan tiket daring seperti www.traveloka.com, www.blibli.com, dan www.tiket.com.
Pak Kresnayana juga menegaskan bahwa metode survei yang digunakan oleh lembaga survei hanya mengamati permintaan barang-barang pokok atau sembako (yang bersifat tangible), dan metode ini tidak berubah dari tahun 70an hingga kini. Padahal pola perilaku konsumen lebih bergeser ke arah belanja jasa yang bersifat intangible.
Ringkasnya, masyarakat perkotaan khususnya kaum milenial tidak lagi menempatkan kemewahan sebagai kebutuhan yang mendesak, seperti generasi sebelumnya. Jadi mereka masih ke mal, tapi mungkin hanya untuk "hang out," bukan untuk belanja barang-barang mewah. (Meski juga masih ada yang suka barang mewah.) Namun mereka lebih suka menabung untuk pergI berlibur ke luar kota sebulan atau dua bulan sekali.
Ditambah lagi destinasi wisata favorit seperti misalnya Lajuan Bajo atau Raja Ampat menjadi kian terjangkau, sehingga kaum muda milenial itu lebih suka pergi ke sana. Alasannya bisa jadi bukan karena mereka suka turisme bernuansa ekologis. Namun mungkin hanya karena mau mendapatkan foto langka di lokasi eksotis untuk dipamerkan di IG atau Facebook. Artinya kaum muda milenial mencari pengakuan bukan dari memiliki barang mewah seperti Versace, Louis Vuitton dll, seperti generasi X dan Y, namun dari jumlah like atau follower di IG dan Fb.

2. Pergeseran perilaku konsumen akibat pencabutan subsidi PLN
Namun, di luar argumentasi pergeseran perilaku ke arah daring atau ekonomi pengalaman tersebut, ada satu faktor lagi yang tampaknya luput dari perhatian banyak pengamat, yaitu bahwa sejak januari 2017 hingga oktober 2017, subsidi tarif listrik untuk pelanggan PLN dengan daya 900 VA secara bertahap telah dicabut. Dan keputusan itu berdampak terhadap 18,8 juta rumahtangga. Lihat (1).
Kalau pencabutan subsidi itu hanya mengakibatkan kenaikan tarif sekitar 20-30% mungkin tidak akan mengubah perilaku masyarakat khususnya yang ekonominya menengah ke bawah. Namun menurut laporan salah satu staf di kantor cabang PLN (ketika bulan lalu saya menanyakan hal ini), adalah bahwa tarif meningkat dari Rp. 682/kwh pada bulan januari menjadi sekitar Rp. 1362/kwh pada bulan Oktober.
Bahkan kabarnya pemerintah akan memberlakukan kebijakan tanpa subsidi sama sekali, sehingga tarif listrik akan naik lagi menjadi sekitar Rp. 1700/kwh pada awal tahun depan.
Sekadar perbandingan, tarif listrik di USA hanya sekitar Rp. 480/kwh dan di Malaysia hanya Rp. 658/kwh, di Thailand harga listrik adalah Rp. 798/kwh, dan di Vietnam adalah Rp. 824/kwh.

Diskusi
Jika beberapa informasi di atas dirangkum menjadi beberapa butir, maka kira-kira akan menjadi sebagai berikut:
1. Mungkin memang telah terjadi pergeseran perilaku generasi milenial terutama pada kelas menengah-ke atas di perkotaan ke arah ekonomi berbasis daring dan pengalaman. Namun hal ini juga perlu diluruskan bahwa: (a) faktanya, JNE mengakui omzetnya naik tahun ini, tapi hanya 25-30 persen, (b) pertumbuhan transaksi daring memang pesat namun nilainya masih di kisaran 3 persen dari total transaksi ritel. Artinya kalaupun ada pergeseran, itu belum signifikan. Lihat (1).
2. Namun masyarakat di kota-kota pinggiran dan juga masyarakat strata ekonomi menengah ke bawah, mereka masih membelanjakan sebagian besar pendapatan untuk belanja kebutuhan pokok/sembako.
3. Pencabutan subsidi tarif listrik PLN untuk pelanggan dengan daya 900VA mengakibatkan belanja listrik meningkat hampir 300% dan ini secara nyata telah mengubah perilaku belanja mereka. Bahwa gejala ini terasa sejak pertengahan tahun ini, kiranya cukup berkorelasi dengan gejala menurunnya omzet di mal-mal perkotaan.
4. Menanggapi komentar bung Denny Siregar* di salah satu artikelnya bahwa masyarakat di Pulau Jawa terlalu dibuai oleh subsidi listrik, sementara masyarakat di pulau-pulau Timur seperti Papua gelap gulita selama puluhan tahun. Hal ini tampaknya perlu diluruskan sebagai berikut: bahwa keputusan bpk Presiden untuk mencabut subsidi listrik itu dapat dimengerti, agar ada ruang fiskal untuk pembangunan di Indonesia Timur. Namun masalah utama adalah bahwa inefisiensi kronis pada kinerja PLN menyebabkan tarif listrik hampir 4 kali lipat dari tarif listrik di USA, itulah pekerjaan rumah sebenarnya yang mesti segera dibenahi.
5. Kiranya artikel singkat ini dapat membantu kita memahami dengan lebih baik, bahwa mungkin daya beli masyarakat ekonomi menengah ke atas sedang meningkat, namun penurunan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dialami secara nyata, terutama akibat meningkatnya tagihan listrik mereka hampir 300%.
6. Bagi lembaga-lembaga survei, kiranya lebih peka terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses maupun analisis data. Ingatlah kalimat bijak dari Ronald Coase, seorang ekonom pemenang Nobel, bahwa : "Jika Anda menyiksa data cukup lama, maka ia akan mengakui apapun." (If you torture data long enough, it will confess to anything.) Artinya pergunakanlah data dengan hati-hati, dan gunakan sesedikit mungkin trik statistik untuk memanipulasi atau memangkas data. Ingatlah batas-batas keandalan data yang Anda gunakan. Jika Anda melakukan survei hanya terhadap data yang terbatas (satu kampung misalnya); tentu tidak benar jika hasilnya digeneralisasi untuk seluruh propinsi. Hal ini penting terutama menjelang pilkada serentak tahun depan.
7. Bagi KPU dan Kemendagri selaku penanggungjawab proses pilkada, barangkali akan berguna jika melibatkan masyarakat khususnya kaum muda milenial yang gemar bermedsos, untuk terlibat dalam proses validasi data hasil pilkada. Ini disebut dengan demokrasi likuid.** Tentunya tidak mungkin dalam waktu singkat menerapkan demokrasi likuid ala Google-votes atau Pirate Party di Jerman(2), namun mungkin bisa diterapkan demokrasi "semi-likuid." Misalnya, kaum muda di tiap kota yang melaksanakan pilkada diberi tugas untuk memonitor proses penghitungan suara di tiap TPS, lalu memotret hasilnya menggunakan ponsel, lalu mengirimkannya via WA atau BBM atau Line ke akun KPU. Hasilnya bisa dibandingkan dengan laporan penghitungan suara via jalur pelaporan resmi. Hal ini akan membawa manfaat ganda: a. kaum muda akan bergairah karena pilkada serentak menjadi lebih transparan dan akuntabel, b. memudahkan KPU untuk melakukan cek silang jika ada penyimpangan pada hasil penghitungan suara di TPS tertentu.

Penutup
Kiranya bp Presiden Joko Widodo yang terhormat dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk:
a. Memulihkan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah
b. menekan inefisiensi di badan usaha milik negara bernama PLN.

Ayat penutup:
"Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di fihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan." - Pengkhotbah 4:1

versi 1.0: 1 desember 2017, pk. 20:14
versi 1.1: 2 desember 2017, pk. 22:43
VC

Note:
* tanggapan ini tentu dengan tetap menghargai kerja keras bung Denny selama ini dalam meluruskan berbagai "news" yang miring.
** terimakasih kepada Bp. Pdt. Dr. Joas Adiprasetya dan Bp. Pdt. Dr. Robby Chandra yang memperkenalkan istilah liquid church. Konsep gereja likuid dikembangkan dari teori demokrasi likuid-nya Kees de Groot.
*** terimakasih kepada Dr. David Widihandojo, ekonom dan dosen pascasarjana dari UKDW, Jogjakarta.

Sumber:
(1) Ahmad Baidhowi. Benarkah daya beli (tidak) melemah? Kolom opini harian Jawa Pos, 9 november 2017, hal. 4
(2) Steve Hardt & Lia Lopes. Google votes. An Experiment with liquid democracy. Url: http://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&amp=&context=dpubs_series&amp=&sei-redir=1